REPUBLIKA.CO.ID,  SINTANG -- Angka kemiskinan di daerah perbatasan rata-rata mencapai di atas 15 persen. Hal ini disampaikan Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Badan Pengelola Perbatasan (BNPP), Suhatmansyah saat meninjau kawasan perbatasan bersama anggota DPD RI di Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar) akhir pekan ini.

''Ke depan, pendekatan daerah perbatasan harus dua dimensi yakni keamanan dan kesejahteraan,'' ujar Suhatmansyah. Pada zaman orde baru (orba) hanya pendekatan keamanan yang lebih ditonjolkan.

Menurut Suhatmansyah, angka kemiskinan daerah perbatasan di 38 kabupaten/kota masih besar. Rata-rata mencapai di atas 15 persen. Jumlah ini di atas angka kemiskinan nasional.

Dikatakan Suhatmansyah, pendekatan kesejahteraan diperlukan agar tingkat kemiskinan dapat diturunkan. Di sisi lain, pendekatan keamanan berupa menjaga patok perbatasan juga tetap dilakukan.

Menurut Suhatmansyah, sebenarnya ada tiga potensi yang ada di daerah perbatasan. Satu diantaranya sangat menonjol yakni potensi sumber daya alam (SDA). Sementara itu sumber daya buatan seperti infrastruktur belum memadai.

''Potensi sumber daya manusia (SDM) perbatasan juga terkendala,'' ujar Suhatmasyah. Terlebih, rata-rata tidak menamatkan pendidikan tingkat sekolah dasar (SD).

Bupati Sintang, Milton Crosbi mengatakan, wilayahnya memang masih kekurangan tenaga pendidik untuk meningkatkan SDM di daerah perbatasan. '' Kami masih membutuhkan guru hingga dua ribu orang,'' imbuh dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika