REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmarto mengatakan, ada kelemahan dalam penangan banjir. Selama ini, ujarnya, semua pihak cenderung bekerja sendiri-sendiri dan enggan berkoordinasi.

"Kalau sekarang (koordinasi) sudah telat. Kedepannya mungkin PU akan koordinasi dengan pihak-pihak terkait," katanya pekan lalu.  

Dia menjelaskan, kelemahan tersebut mungkin terjadi karena instruksi yang kurang jelas. Oleh karena itu, ujarnya, masing-masing pihak harus didorong untuk mau bersinergi dalam penanganan banjir.

 Indonesia sebetulnya  memiliki masterplan penanganan banjir. Dalam rancangan tersebut, telah dijelaskan tugas masing-masing, antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. 

Masterplan tersebut juga mengatur pola pengembangan wilayah sungai, baik struktural dan non struktural. Upaya struktral meliputi paket-paket program penanganan banjir.

 Sedangkan upaya non struktural seperti instruksi agar jangan membabat hutan, tidak membuang sampah di sungai, dan tidak membangun pemukiman di Daerah Aliran Sungai (DAS).

Ikuti Whatsapp Channel Republika