REPUBLIKA.CO.ID, SENTANI -- Sekitar 1.000 unit lebih kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Jayapura, Papua tidak berpelat nomor polisi.

Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Jayapura AKP Bernhard Malau di Sentani, Sabtu (18/1), mengatakan sejak Desember 2013 di Satlantas Polres Jayapura mengalami kekosongan stok Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau pelat nomor polisi.

Plat nomor khususnya roda dua memang sudah sejak bulan Desember kemarin kosong, kecuali plat nomor untuk kendaraan roda emapt (mobil). "Terkendalanya masalah plat nomor ini murni semua dari pusat, bukan dari Kepolisian Daerah, jadi saat ini kita masih menunggu," katanya.

Menurutnya, pihaknya sudah mensosialisasikan hal tersebut, sehingga jika ada masyarakat yang terjaring razia, si pengendara tersebut cukup menunjukan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). "Hal ini hanya berlaku bagi kendaraan bermotor roda dua yang baru," tegasnya.

Pasalnya, kata dia, jika STNK sudah dibayar pajaknya, polisi bisa mengecek kelengkapan surat kendaraan. "Jika yang bersangkutan bisa menunjukkan STNK dan bukti pajak, maka tidak ada dasar kepolisian untuk menahan, dan ini juga sudah diinstruksikan oleh Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Papua bahwa khusus TNKB tidak ada penindakan," urainya.

Malau juga mengimbau agar masyarakat tidak usah menggunakan pelat nomor yang dibuat di luar Satlantas, sebab itu bukan standar yang telah di tetapkan dari Dirlantas Polri. "Dari data kami, tiap harinya Polres Jayapura melayani 20 unit lebih dalam pengurusan TNKB," katanya.

Pihaknya juga memohon maaf atas keterlambatan penanganan hal ini yang memang bukan disengaja. Dia akan mengupayakan segera kepemilikan pelat nomor bagi para pemilik kendaraan.

Sebelumnya, sejak bulan September tahun 2013 terjadi kekosongan plat nomor polisi bagi kendaraan roda dua dan roda empat. Kekosongan stok ini tidak hanya terjadi di wilayah Papua, tetapi juga terjadi di wilayah Indonesia lainnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika