REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPP Partai Golkar mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan upaya hukum terhadap kader partainya. Partai berlambang Pohon Beringin itu tidak akan menghambat kinerja KPK.

Sejumlah elite Golkar harus menjalani pemeriksaan sebagai saksi di KPK terkait dengan kasus dugaan korupsi. Seperti Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham dan Bendahara Umum Setya Novanto.

"Kader diminta untuk membantu kerja KPK sehingga sesuatunya menjadi jelas dan terang benderang," kata Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Thohari kepada RoL, Kamis (16/1).

Menurut Hajriyanto, DPP Partai Golkar memperlakukan semua kader sama ketika berurusan dengan proses hukum. Karena itu, ia mengatakan, partai meminta setiap kader untuk membantu kinerja KPK, termasuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi.

"Diperlakukan sama oleh partai baik kader biasa maupun yang menduduki jabatan tinggi di partai. Tidak ada perbedaan sikap," kata Wakil Ketua MPR RI itu.

KPK memanggil Idrus dan Setya untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Keduanya menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa pemilukada di Mahkamah Konstitusi yang menjerat Akil Mochtar.

Hajriyanto mengatakan, Golkar menghormati setiap langkah hukum yang dilakukan KPK. "Jadi Golkar tidak akan menghambat, menghalangi, atau pun mengintervensi," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika