REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2012 Fadli Hanafi menilai pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan melalui kenaikan harga BBM bersubsidi Juni 2013 tidak diikuti oleh kesiapan transportasi massal. 

Akibatnya, terjadi peningkatan proporsi pengeluaran rumah tangga hingga mencapai 40 persen. Kondisi tersebut, ujar Fadli, mengakibatkan peningkatan penggunaan transportasi pribadi yang berujung pada kemacetan. 

"Akibatnya konsumsi BBM terus naik signifikan dan berimbas kepada peningkatan emisi karbon. Fakta di lapangan, kemacetan terjadi tak hanya di DKI Jakarta, tapi juga di Medan, Surabaya dan kota-kota lainnya," ujar Fadli dalam dialog terbuka bertema Pengembangan Transportasi Massal Pascakenaikan BBM di Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, Kamis (16/1). 

Dalam paparannya, Fadli menyebut peningkatan penggunaan transportasi massal adalah solusi untuk mengurangi penggunaan transportasi pribadi. Akan tetapi, mengapa masyarakat enggan berpindah dari transportasi pribadi ke transportasi massal? Fadli menyebut kerumitan adalah salah satu alasan di baliknya.

Fadli mengambil contoh apabila seseorang berangkat dari Jatibening, Bekasi menuju TB Simatupang, Jakarta Selatan, harus menaiki angkutan umum hingga tiga kali. Pun apabila seseorang ingin berangkat dari Depok menuju Pondok Indah, Jakarta Selatan, yang harus menaiki angkutan umum hingga tiga kali. "Ini merupakan fakta yang mengakibatkan kita enggan menggunakan transportasi publik," kata Fadli. 

Alasan berikutnya adalah dari sisi kenyamanan.  Sarana dan prasarana transportasi publik masih semrawut. "Oleh karena itu, dengan pembatasan subsidi BBM, peningkatan kualitas transportasi publik jadi prioritas pemerintah," kata Fadli.

Lebih lanjut, Fadli menyebut PR transportasi publik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melainkan juga pemerintah pusat.  "Kita ingin pembatasan subsidi BBM menjadi trigger agar masyarakat beralih ke transportasi publik."

Ikuti Whatsapp Channel Republika