Rabu 15 Jan 2014 18:38 WIB

Wali Kota Tangerang Surati Mendagri Soal Banjir

Rep: C12/ Red: Djibril Muhammad
  Wagub Banten Rano Karno (kanan) memimpin pembacaan sumpah jabatan saat melantik pasangan walikota Tangerang Arief R Wismansyah (dua kiri) dan Syachrudin (kiri) di Gedung DPRD Kota Tangerang, Banten, Selasa (24/12).   (Antara/Muhammad Iqbal)
Wagub Banten Rano Karno (kanan) memimpin pembacaan sumpah jabatan saat melantik pasangan walikota Tangerang Arief R Wismansyah (dua kiri) dan Syachrudin (kiri) di Gedung DPRD Kota Tangerang, Banten, Selasa (24/12). (Antara/Muhammad Iqbal)

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah menyatakan sudah mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait kondisi banjir di wilayahnya.

Proses penanganan banjir serta pemberian bantuan kepada korban terhambat karena APBD 2014 belum disahkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

"Saya sudah kirim surat kepada Mendagri melaporkan kondisi soal banjir. Normalisasi kali terhambat karena APBD 2014 belum disahkan," paparnya saat ditemui Republika, di Balai Kota Tangerang, Rabu (15/1).

Normalisasi kali terhambat karena terbentur pembebasan lahan yang memerlukan angggaran. Padahal penyebab banjir pada sejumlah titik di Kota Tangerang akibat meluapnya sejumlah kali. Di antaranya Kali Angke, Kali Sabi, dan Kali Cirarap.

Dalam penanganan banjir kali ini melibatkan sejumlah pihak. Salah satunya untuk pemberian bantuan kepada korban banjir. Ada beberapa pihak swasta yang memberikan bantuan seperti ratusan selimut, air mineral dan mie instan. Sementara untuk bantuan beras sekitar 11,3 ton yang merupakan cadangan beras dari bulog.

"Untuk bantuan korban banjir saja kita belum belanja. Bantuan kemarin itu buffer stock yang taun lalu," katanya mengungkapkan.

Hal itulah membuatnya mengirimkan surat kepada Mendagri untuk meminta arahan. Hal tersebut menyebabkan terhambat sejumlah program dari setiap SKPD.

Ia mengakui untuk penanganan korban banjir sudah dilakukan namun belum maksimal. Akibat terbentur anggaran dari APBD yang belum disahkan tersebut. Namun saat ini pihaknya tetap mengupayakan untuk memberikan pelayanan serta bantuan pada korban banjir.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement