REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Palang Merah Indonesia Kalimantan Selatan mulai menertibkan jual beli darah yang dilakukan oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan menjualnya di luar ketentuan yang ditetapkan.
Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kalimantan Selatan Gusti Iskandar Sukma Alamsyah di Banjarmasin, Senin mengungkapkan, harga resmi satu kantong darah Rp 250 ribu, tidak boleh lebih.
Nilai tersebut, kata dia, hanyalah untuk mengganti harga kantong darah yang cukup mahal. Untuk membeli kantong darah tersebut, PMI bahkan masih harus mensubsidi Rp 12 ribu per satu kantong.
"Cukup besar dana yang dikeluarkan oleh PMI untuk subsidi pembelian kantong darah yang kini harganya cukup mahal," katanya.
Selain itu, kata dia, PMI tidak akan melayani permintaan darah per orang, tetapi harus berdasarkan surat rujukan dari rumah sakit maupun dokter, sehingga pertanggungjawabannya lebih jelas.
Kebutuhan darah di Kalsel untuk 2014 diprediksi naik dua hingga tiga persen dari total kebutuhan selama 2013 sebanyak 150 ribu kantong darah. Dari jumlah tersebut sebanyak 80 ribu kantong untuk memenuhi kebutuhan pasien di rumah sakit Kota Banjarmasin.
"Saat ini hampir tidak ada masalah berarti untuk memenuhi kebutuhan darah di Kalsel, karena PMI jauh lebih agresif untuk melakukan aksi sosial donor darah," katanya.
Bahkan, aksi yang di antaranya dilakukan di masjid-masjid tersebut, juga dilaksanakan pada saat puasa Ramadhan, sehingga stok darah di PMI hampir tidak pernah kosong.
"Alat pendeteksi darah kita merupakan salah satu alat yang sangat canggih, hanya dalam beberapa waktu, sudah bisa diketahui, darah dari pendonor tersebut sehat atau tidak," katanya.
Menurut Gusti Iskandar, yang juga anggota Komisi VII DPR-RI, selain memperbanyak aksi donor darah, PMI juga sedang melakukan pelatihan penanganan pertolongan pertama pada korban, baik itu kecelakaan, bencana alam dan lainnya terhadap berbagai pihak terkait.
Pelatihan selama dua hari yang dibuka oleh Gusti Iskandar tersebut, diberikan kepada anggota BPK se Banjarmasin, PMK, wartawan, dan juga radio amatir.
Menurut Gusti, pelatihan tersebut sangat penting untuk dilakukan, agar koordinasi lintas sektoral saat melakukan pertolongan bencana bisa terintegrasi, sehingga penanganan bencana lebih cepat dilakukan.
Seperti BPK, bila ada korban saat terjadi bencana kebakaran, maka bisa melakukan pertolongan pertama pada korban, sesuai dengan yang telah dilatihkan.
Begitu juga dengan petugas Orari maupun wartawan, yang juga memiliki peranan penting dalam memberikan informasi tentang bencana.
"Sering terjadi, dari Orari memberikan informasi adanya kebakaran di daerah tertentu. Tetapi informasinya tidak diberikan secara detail, sehingga akhirnya BPK kebingungan mencari lokasi. Akibatnya banyak waktu terbuang selama berputar-putar mencari," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika