REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu bukan "anak tiri" dari Provinsi DKI Jakarta. Itu berarti, pembangunan di semua sektor, terutama sektor pendidikan dan kesehatan di daerah itu pun harus mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Kepulauan Seribu bukan 'anak tiri' Jakarta, sehingga warganya pun berhak sejahtera. Dalam kaitan ini, percepatan pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan merupakan syarat mutlak untuk meningkatkan kesejahteraan warga setempat," kata calon anggota DPD Dapil DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu, Moestar Putrajaya di Jakarta, Ahad (12/1).
Kepulauan Seribu itu sendiri terdiri dari 110 pulau, dan hanya sebelas pulau yang dihuni penduduk, di antaranya Pulau Untung Jawa, Pulau Tidung, dan Pulau Pramuka, sedangkan pulau-pulau lainnya dimanfaatkan untuk kepentingan rekreasi, cagar alam, dan cagar budaya.
Moestar dalam perbincangan dengan wartawan lebih lanjut mengemukakan, sumber daya manusia di Kepulauan Seribu sampai sejauh ini masih memprihatinkan, terutama karena kebanyakan anak-anak muda di sana hanya sekolah sampai lulus SD.
Di sisi lain, warga di daerah yang terletak di lepas pantai utara Jakarta itu juga mengeluhkan buruknya kesehatan akibat kurang tersedianya air bersih serta buruknya sanitasi dan minimnya perumahan yang layak, sementara jumlah penduduk di daerah itu dari tahun ke tahun cenderung terus meningkat.
Mereka juga mengeluhkan banyaknya "kiriman" sampah yang terdiri dari beragam jenis, mulai dari plastik hingga dedaunan dari perairan Bekasi, Marunda, dan Indramayu. Sampah itu terutama terbawa ke daerah pantai Pulau Untung Jawa dan Pulau Rambut.
Menumpuknya sampah itu mengotori lingkungan pantai dan berimbas pada aktivitas nelayan di kedua pulau yang berada di wilayah Kepulauan Seribu itu. Sampah tersebut menyulitkan laju perahu dan membuat ikan bergerak menjauh ke tengah laut, sehingga semakin sulit dijangkau nelayan.
Moestar juga mengemukakan, rendahnya pendidikan dan kesehatan di wilayah yang berpenduduk sekitar 25.000 jiwa itu berkaitan erat dengan masih minimnya sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan dan kesehatan, terlebih sebagian besar penduduknya bekerja di sektor informal, terutama berprofesi sebagai nelayan.
"Masyarakat pesisir terutama nelayan, termasuk di Kepulauan Seribu pada umumnya memiliki risiko kesehatan yang tinggi, sehingga aspek kesehatan mereka perlu diberikan perhatian khusus," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
