REPUBLIKA.CO.ID, SEMANGGI -- Pertemuan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan kepolisian melahirkan sejumlah program. Antara lain, memperbanyak CCTV untuk memantau pelanggaran lalu lintas.

"Kita sepakat tilang tidak ada damai dan perbanyak CCTV untuk tindakan tegas. Kalau masih parah juga kita akan blokir STNK. Jadi orang mulai takut dan ada efek jeranya," kata Ahok, Kamis (9/1).

Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Sudjarno menyambut rencana perbanyak CCTV tersebut. Penerapan teknologi sangat dibutuhkan untuk membantu kinerja kepolisian. 

Apalagi personel kepolisian masih kurang. CCTV akan dipasang di sejumlah titik di jalan raya dan perkantoran. "Rencananya, sebelum pelanggar sampai di kantor atau di rumahnya, surat tilang tersebut sudah ada di sana," kata Sudjarno.

Sudjarno mengatakan, CCTV harus sesuai dengan kualitasnya. Ini menjadi perhatian penting. CCTV harus memiliki gambar yang jelas agar bisa memaksimalnya kinerja polisi di jalan raya.

Untuk Kamtibmas sendiri, polisi akan berkordinasi dengan Pemda DKI untuk langkah apa yang akan diambil. Nantinya kordinasi akan dilakukan Pemda DKI mengenai Kamtibmas hingga ke kelurahan. 

"Intensif khusus di Jakarta. Ada langkah kordinasi sampai tingkat Keluarahan," kata Sudjarno.

Ikuti Whatsapp Channel Republika