REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Hasil audit Kebun Binatang Surabaya (KBS), Jawa Timur (Jatim), akhirnya dipaparkan di hadapan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, Selasa (7/1).

Sebanyak 12 akademisi dari tim kajian Universitas Airlangga (Unair) Surabaya secara bergantian menyampaikan temuan mereka.

Para auditor mengamati KBS dari berbagai aspek diantaranya hukum, keuangan, aset, manajemen, keselamatan, standar operasional, dan lain sebagainya.

Salah satu anggota tim kajian kelembagaan manajemen, Ganjar C Premananto, menyoroti adanya konflik berkepanjangan di internal KBS. Menurutnya, situasi itu disebabkan karena beberapa pegawai masuk dengan sistem yang berbeda-beda.

Sistem berbeda itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya pengkotak-kotakan pengurus KBS sehingga atmosfer kerja menjadi kurang kondusif.

“Ini (konflik internal) yang harus diselesaikan terlebih dulu melalui metodologi mengumpulkan mereka-mereka yang pernah menjabat,” katanya saat pemaparan audit KBS di Balai Kota, Surabaya, Selasa.

Dia menambahkan tidak kondusifnya lingkungan kerja di KBS yang disebabkan pengkotakan karyawan itu juga mempengaruhi kebijakan yang muncul tidak sesuai standar dan terkesan subyektif.

Kebijakan yang diambil misalnya penempatan orang pada posisi tertentu lebih kepada suka atau tidak suka.

Sementara itu, Widi Hidayat yang menyoroti evaluasi dan kajian atas laporan posisi keuangan (akuntansi) menyebutkan bahwa KBS sebenarnya punya potensi besar untuk dikembangkan.

Namun, penataan akuntansi harus dilakukan. Ini karena KBS dinilainya belum menerapkan akuntansi yang baik dari sisi aset dan beban.

Ikuti Whatsapp Channel Republika