REPUBLIKA.CO.ID, JAMBI -- Direktur Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi Rakhmat Hidayat mengatakan, persoalan ekologis yang terjadi di Jambi selama ini dapat ditekan dengan memperluas kawasan kelola rakyat.
"Dengan adanya perluasan kawasan kelola rakyat dalam berbagai bentuk Pengelolaan sumberdaya hutan berbasiakan masyarakat, maka eksploitasi SDA oleh swasta secara berlebihan juga dapat dicegah," Taufiq Mukri, Rabu.
Ia mengatakan, perluas kawasan kelola rakyat, seperti Hutan Adat, Hutan Desa, HKM, Hompongon, Kawasan Lindung Desa, Rimbo Psako dan Rimbo Parabukalo, Lubuk dan Lebung Larangan.
Selain itu, pentingnya model-model pembangunan rendah karbon yang berbasis pada pengetahuan, teknologi, hukum dan kearifan yang telah tumbuh dan berkembang di masyarakat.
Semua pihak, menurut Rakhmat, juga harus melaksanakan secara konsisten moratorium izin-izin baru pada kawasan hutan alam dan gambut.
"Memperbaiki perencanaan penggunaan lahan, mengkaji dan mencabut izin illegal, revisi penggunaan lahan, arahan ekspansi pada kawasan yang terdegradasi, menyiapkan data dan peta spatial yang akurat, serta mendorong penyelesaian konflik pemanfaatan sumberdaya hutan yang timbul sekaligus antisipasinya," ujar Rakhmat.
Sedangkan terkait persoalan PETI yang marak di Jambi, ia mengatakan bahwa perlu dilakukan penegakan hukum yang pasti, terutama terhadap kegiatan yang dilakukan dalam skala besar dengan didukung pemodal kuat.
Dengan demikian perlu segera dibuat peraturan yang mengakomodasi pertambangan rakyat. Khususnya di daerah yang secara tradisional sudah menambang emas dari dulu.
"Peti yang ada cukongnya harus disikat. Kalau yang dilakukan oleh rakyat bisa didukung dengan pembuatan mekanisme yang jelas. Namun, pemerintah harus tegas hanya mengizinkan pertambangan emas yang pengelolaannya tidak menggunakan merkuri," tandasnya.
Hal penting lainnya menurut Rakhmat sudah waktunya mulai membangun model pemberdayaan masyarakat dengan basis mata pencaharian bertingkat (mengkombinasikan perikanan, peternakan, Agroforest kompleks yang berisikan tumbuhan karet, gaharu, kopi, coklat, dan tanaman buah.
"Dengan pengembangan itu, masyarakat bisa mengembangkan ekonominya, tanpa harus bergantung pada sumber daya yang bersifat eksploitatif,"sebutnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
