REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadaan 4.000 armada angkutan umum oleh Pemerintah Provinsi DKI dinilai sebaiknya tidak dilakukan langsung sekaligus melainkan secara bertahap
"Karena kalau secara langsung semuanya terlalu cepat dan menimbulkan kesan buru-buru," kata Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Taufik Azhar di Jakarta, Selasa.
Pengadaan bisa dilakukan, misalnya, setiap enam bulan sekali sebanyak 200 unit bus, sehingga seluruhnya dapat dipenuhi dalam jangka waktu menengah, tidak terburu-buru.
Pengadaan ribuan armada angkutan umum tersebut, sambung dia, juga sebaiknya diiringi dengan perbaikan sarana prasarana jalan, jembatan penyeberangan orang (JPO) serta halte.
Dia menuturkan perbaikan sarana dan prasarana lalu lintas itu harus dilakukan, sehingga Kota Jakarta benar-benar siap menampung dan mengoperasikan seluruh armada angkutan umum yang ada.
"Jadi, jangan sampai nanti ribuan bus itu tidak dapat dioperasikan karena sarana dan prasarana lalu lintas yang ada di ibu kota tidak cukup memadai untuk bus-bus tersebut," tutur Taufik.
Sementara itu, terkait persetujuan nilai anggaran untuk dimasukkan kedalam Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2014, dia mengaku belum mengetahui hal tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
