REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat membantah telah terjadi perpecahan di tubuh kabinet yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saling tuding antar menteri yang muncul dalam kasus kenaikan elpiji tabung 12 kg dinilainya hanya persoalan koordinasi.

Politikus Partai Demokrat Sutan Bhatoegana mengakui terjadi polemik di antara para menteri. Namun ia tidak sepakat kalau masalah itu dianggap sebagai bentuk perpecahan di tubuh pemerintahan. “Tidak ada perpecahan. Cuma semua mengganggap remeh (surat yang dikirim PT Pertamina). Akhirnya jadi kecolongan,” kata Sutan, Senin (6/1).

Polemik kenaikan harga gas elpiji melibatkan tiga kementerian di kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menteri ESDM, Jero Wacik mengaku tidak tahu menahu soal rencana Pertamina menaikan harga BBM. Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa menyebut kenaikan harga elpiji berada di bawah kewenangan Kementrian BUMN selaku pemegang saham Pertamina.

Sedangkan Menteri BUMN, Dahlan Iskan secara tersirat menyesalkan sikap para menteri yang lepas tangan dengan kebijakan Pertamina. “Kalau kenaikan pokoknya semua yang salah saya,” ujar Dahlan kepada wartawan kemarin. Muhammad Akbar Wijaya

Ikuti Whatsapp Channel Republika