REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Partai Demokrat meminta pemerintah dan PT Pertamina (Persero) membatalkan serta mengevaluasi keputusan menaikkan harga elpiji non-subsidi 12 kilogram karena memberatkan beban hidup masyarakat.
"DPP Partai Demokrat meminta pemerintah dan PT Pertamina segera mengevaluasi dan membatalkan keputusan menaikkan harga elpiji 12 kilogram," kata Juru Bicara Partai Demokrat Mohamad Ikhsan Modjo di Jakarta, Sabtu.
Ikhsan mengatakan, Partai Demokrat secara tegas menolak keputusan sepihak yang diambil oleh PT Pertamina itu.Dia menilai kenaikan harga gas Elpiji juga akan mengakibatkan dampak berantai berupa inflasi yang berpotensi menambah tekanan inflasi dan jumlah orang miskin.
Menurut dia disparitas harga Elpiji 12 kilogram dan Elpiji bersubsidi 3 kilogram akan semakin meningkat akibat kebijakan kenaikkan ini."Akibatnya kelangkaan dan ketidak terjangkauan harga kedua jenis elpiji ini oleh masyarakat," ujarnya.
Dia menjelaskan kenaikan harga elpiji 12 kilogram berakibat semakin banyaknya kecurangan dalam distribusi elpiji di masyarakat.
Partai Demokrat menurut dia, menilai masih ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk memperbaiki efisiensi baik dalam distribusi mau pun produksi gas yang bisa menekan biaya produksi gas elpiji. Hal itu ujar Ikhsan terkait dengan keluhan biaya yang selama ini diungkapkan PT Pertamina dalam menangani elpiji 12 kilogram.
Pertamina menaikkan harga elpiji nonsubsidi sebesar Rp3.959 per kilogram di seluruh Indonesia mulai 1 Januari 2014 pukul 00.00. Kenaikan harga akan bervariasi berdasarkan jarak stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBBE) ke titik serah (supply point).
Pertamina mengaku merugi Rp16 triliun selama empat tahun jarena harga elpiji 12 kilogram tidak naik. Pertamina memperkirakan perusahaan itu akan merugi Rp5 triliun pada 2013 apabila harga elpiji itu tidak naik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika