REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR meminta pengawasan rekening komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilakukan secara adil. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pun diminta tidak pilih-pilih dalam mengawasi transaksi yang mencurigakan.

"Jika ingin mengusung clean governance, ya dimulai dari semua lembaga," ujar Wasekjen Partai Golkar, Nurul Arifin, Sabtu (4/1). 

Artinya, anggota PPATK juga harus menyerahkan rekening keuangannya untuk diawasi. Menurut Nurul, pengawasan serupa dilakukan terhadap pejabat lembaga negara lain. Misalnya pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan KPU.

Nurul mengungkapkan, pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh dinilai lebih adil untuk semua lembaga. "Tanpa kecuali dan tidak pilih-pilih baru fair," cetus anggota Komisi II DPR tersebut.

Wakil Kepala PPATK Agus Santoso mengatakan, para pejabat publik dan penyelenggara negara dapat digolongkan sebagai PEP's atau political exposed person's. "Sehingga tentu transaksi-transaksi keuangan mereka ini mendapat perhatian khusus," ujar dia. Termasuk para komisioner KPU. 

Menurut Agus, dalam waktu dekat PPATK dan KPU akan segera menandatangani MoU. Materi kerja sama pun sudah disepakati. Misalnya KPU akan menyerahkan data penyelenggara dan peserta pemilu dari pusat hingga daerah.

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansah menyambut positif rencana pengawasan rekening para komisioner se-Indonesia oleh PPATK. Ini sebagai bagian dari penerapan keterbukaan dan transparansi penyelenggaraan pemilu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika