REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) menekankan pentingnya terwujud kesejahteraan sosial masyarakat melalui tiga langkah strategis dengan kepemimpinan yang tegas dalam mewujudkannya.
"Pertama, Indonesia harus berani mereformasi (sistem pengelolaan) sumber daya alam yang selama ini banyak dikuasai pihak asing," kata Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Wibowo dalam Pengajian Bulanan PP Muhammadiyah di Gedung Dakwah Muhammadiyah Jakarta, Jumat (3/1).
Dia mengatakan, reformasi pengelolaan SDA itu terkait semangat pengelolaan mineral dan batu bara secara mandiri.
Dradjad mencontohkan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) menyebutkan perusahaan mineral harus membangun smelter (pabrik pemurnian) di Indonesia untuk meningkatkan nilai lebih dari SDA tersebut.
"Kita mau Indonesia diuntungkan dari minerba. Perusahaan-perusahaan mineral harus membangun 'smelter' di dalam negeri untuk nilai tambah yang menguntungkan Indonesia," ujarnya.
Dia menekankan bahwa Indonesia harus berani mengambil langkah dalam pengelolaan SDA untuk meningkatkan nilai tambah untuk rakyat.
Kedua menurut dia, diperlukan perombakan pengaturan pengelolaan lahan. Ketiga ujar Dradjad, reformasi birokrasi agar bisa digunakan sebagai 'mesin' pemerataan ekonomi dan pembangunan.
"Kalau (birokrasi) dikelola dengan benar maka akan menjadi mesin pemerataan ekonomi dan pembangunan yang luar biasa," ujarnya.
Namun dia menekankan apabila birokrasi dilayani maka hal itu akan merusak. Kondisi itu menurut dia yang sudah terjadi di Indonesia karena tiap birokrat yang memiliki wewenang menyalah gunakannya untuk kepentingan pribadi.
"Birokrasi Indonesia sudah masuk tahap merusak karena setiap punya kewenangan dipakai untuk suap atau korupsi, memiliki tugas pengawasan digunakan untuk menyusahkan orang," ujarnya.
Selain itu Dradjad menjelaskan gini ratio Indonesia saat ini sebesar 0,4 yang menandakan semakin tingginya kesenjangan ekonomi di masyarakat. Dia mengatakan semakin besar gini ratio mencermintakan ketidakmerataan ekonomi sehingga harus dicari jalan keluarnya.
Dia menilai Indonesia memerlukan sosok pemimpin yang tegas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pemimpin menurut dia, tidak bisa hanya mengandalkan pencitraan saja namun kemampuan dalam mengatasi masalah yang dihadapi Indonesia.
Acara pengajian bulanan itu dihadiri Wakil Ketua Umum Partai Golkar Syarif Tjitjip Sutardjo, Ketua Umum Partai Hanura, Wakil Ketua Umum PAN Dradjat Wibowo. Selain itu dihadiri Ketua MPR Sidarto Danusubroto, Wakil Ketua MPR Hajrianto Thohari, Presiden PKS Anis Matta, Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
