REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Sidarto Danusubroto, mengatakan Indonesia membutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat. Sehingga dapat mengatasi sejumlah ancaman faktual yang dihadapi. Termasuk maraknya praktik korupsi.
"Bangunan Indonesia ke depan membutuhkan kehadiran kepemimpinan nasional yang kuat untuk menghadapi berbagai ancaman faktual," kata Sidharto di Jakarta, Jumat (3/1).
Menurut dia, sedikitnya terdapat tiga ancaman faktual yang dihadapi Indonesia. Yaitu maraknya praktik korupsi, bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya serta intoleransi antarumat.
"Intoleransi antarumat itu mengancam Bhinneka Tunggal Ika yang selama ini mengawal keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia," katanya.
Karenanya, lanjut Sidharto, untuk mengatasi ancaman tersebut dibutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat.
Mantan ajudan presiden Sukarno itu mengatakan sedikitnya ada tiga kriteria kepemimpinan nasional yang kuat. "Kepemimpinan nasional yang kuat ialah tokoh yang jujur, sederhana dan mampu meneladani," ujarnya.
Di sisi lain, ia juga menyebutkan, ada beberapa hal lain dalam rumah bangsa Indonesia yang harus diperbaiki. Termasuk persoalan haluan negara.
Saat ini, katanya, konsep Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tidak lagi diterapkan, itu berkaitan erat dengan batasan kesempatan seorang presiden menduduki kursi kekuasaan.
"Seorang presiden hanya bisa maksimal memimpin sampai 10 tahun. Ia cuma bisa membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)," ujarnya.
"Setelah berganti presiden, kemungkinan besar akan berganti lagi haluannya," kata Sidharto menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika