REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) Jawa Barat meminta Pemprov Jawa Barat segera menghentikan alihfungsi gedung bekas Bioskop Dian yang terletak di kawasan Alun-alun Bandung menjadi bangunan kios karena gedung tersebut merupakan salah satu bangunan cagar budaya atau heritage.
"Saat ini, gedung yang masuk sebagai salah satu cagar budaya dan heritage ini dialihfungsikan menjadi kios-kios dengan kondisi bangunan yang rusak," kata Ketua HLKI Jawa Barat Firman Turmantara, di Bandung, Senin.
Ia mengatakan, jika dalam kurun waktu selama satu minggu ke depan tidak ada tindakan dan tanggapan dari pemerintah daerah, maka pihaknya akan menempuh upaya hukum yakni baik secara jalur perdata maupun jalur pidana.
"Kami bersikap demikian karena saat ini telah terjadi pelanggaran terhadap sejumlah aturan, salah satunya Perda Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya dengan ancaman sanksi pidana 10 tahun penjara dan denda Rp100 juta," katanya.
Sebelumnya, kata Firman, pihaknya mendapat laporan dari budayawan dan tokoh masyarakat yang menanyakan peruntukan fungsi dari gedung bekas Bioskop Dian yakni adanya pergeseran fungsi.
"Jadi tempat futsal dan sekarang dipetak-petakkan menjadi kios segala macam dan tidak dirawat. Padahal di Perda, wajib dirawat. Dan kamu sudah dua kali melayangkan surat ke Gubernur Jabar menanyakan hal ini. Karena saat ini, ex Gedung Bioskop Dian merupakan salah satu aset Pemprov yang dikelola oleh PD Jawi," kata dia.
Akan tetapi, lanjut dia, dari dua surat tersebut tidak ada tanggapan dan malah dalam seminggu terakhir gedung bekas Bioskop Dian dirusak dan hendak dijadikan kios-kios.
"Jadi surat kami dikirim 8 Oktober dan 28 Oktober 2013 kemarin. Ditujukan ke gubernur sebagai penanggung jawab, yang melimpahkan pengurusan Bioskop Dian ke PD Jawi. Kami dari HLKI juga ingin menanyakan respon wagub yang notabennya seniman budayawan, dan juga walkot tentang statemennya cinta heritage," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
