REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan rumah bahasa dan elektronik untuk warga Kota Pahlawan menjelang diberlakukannya pasar bebas di Kawasan Asia Tenggara atau ASEAN Free Trade Asosiation (AFTA) 2015.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Senin (30/12), mengatakan tujuan penyediaan rumah bahasa agar para pengusaha dan pekerja di Surabaya bisa bersaing dengan pekerja, termasuk produk yang datang dari luar negeri. "Pemerintah kota akan memberikan kursus singkat bahasa asing dan berbagai pelatihan bisnis di rumah bahasa itu," ujarnya.
Menurut dia, dengan adanya rumah bahasa itu, pihaknya berharap warga Surabaya bisa kompetitif dengan warga asing seperti Singapura, Thailand, Malaysia dan lainnya. "Bahkan sopir taksi nantinya dianjurkan semuanya bisa bahasa inggris," ujarnya.
Adapun pelatihan bahasa yang dikursuskan adalah Bahasa Inggris, Mandarin, dan ada juga pelatihan transaksi "online" dan antarnegara. Selain agar siap menghadapi perdagangan bebas, menurut Risma, pelatihan tersebut bertujuan agar mereka tidak tertipu oleh orang asing.
Ia menegaskan, dalam masa mendatang persaingan di dunia perdagangan sangat berat. "Jika tdiak dipersiapkan mulai saat ini, pengusaha lokal dikhawatirkan akan gulung tikar," katanya.
Risma memperkirakan pada Pasar Bebas nanti akan banyak usaha kecil menengah (UKM) dari luar ngeri yang masuk ke Indonesia. Tentunya, lanjut dia, itu akan terasa berat bagi UKM di Surabaya. "Makanya soal hak paten dan merek akan kita godok terus," katanya.
Risma mengaku pihaknya memiliki masa waktu sekitar satu tahun melakukan training khusus guna mempersiapkan pengetahuan tentang bahasa asing dan transaksi bisnis para warganya. "Waktu kita untuk persiapan menghadapi AFTA tidak banyak, hanya setahun," katanya.
Risma mengungkapkan, untuk kegiatan training bahasa dan transaksi bisnis itu pihaknya membutuhkan sejumlah sukarelawan. Ia menambahkan, para sukarelawan tersebut tidak dibayar. Namun demikian sudah ada beberapa guru bahasa yang mendaftarkan diri sebagai sukarelawan.
Mengenai mekanisme pengajaran, bisa dilakukan secara bergantian dengan staf pemerintah kota. "Nanti gantian, kalau sukarelawan nggak bisa, kita siapkan pegawai pemkot yang bisa mengajar itu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika