REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Hanura DPR menilai pemerintah gagal dalam menangani masalah kemiskinan dan pengangguran. Pasalnya, angka kemiskinan dan pengangguran hingga kini masih tinggi.
‘’Pemerintah telah gagal menurunkan angka kemiskinan,’’ ujar anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Hanura, Erik Satria Wardana, kepada wartawan dalam catatan akhir tahun Fraksi Hanura di Gedung Parlemen, Senin (30/12). Dari data yang ada, penurunan angka kemiskinan pada 2013 hanya sebesar 0,59 persen.
Di mana, pada Maret 2012 lalu angka kemiskinan mencapai 11,96 persen (29,13 juta jiwa). Jumlah ini turun menjadi 11,37 persen (28.07 juta) pada Maret 2013. Padahal, sebelumnya ditargetkan angka kemiskinan turun menjadi 9,5 persen hingga 10,5 persen.
Selain kemiskinan, lanjut Erik, jumlah pengangguran terbuka juga mengalami kenaikan sebesar 150 ribu orang atau 0,11 persen. Total jumlah pengangguran hingga Agustus 2013 mencapai sebanyak 7,39 juta orang (6,25 persen). Sumber pengangguran terbuka berasal dari kelompok lulusan SMA dan SMK.
Erik mengatakan, Fraksi Hanura mendorong agar pemerintah melakukan kebijakan pembangunan yang berkualitas untuk mengatasi masalah tersebut. Di antaranya dengan mengenjot pertumbuhan sektor riil seperti pertanian, perternakan, dan perikanan. Kebijakan lainnya dengan menurunkan jumlah angkatan kerja dengan program keluarga berencana (KB).
Di samping tidak mampu mengatasi kemiskinan dan pengangguran, lanjut Erik, pemerintah juga tidak menjalankan kedaulatan pangan nasional. Hal ini ditandai dengan ketergantungan terhadap komoditas impor pangan yang masih berlanjut. Khususnya komoditas gandum, gula, kedelai, susu, dan jagung.
Dalam bidang energi nasional, lanjut Erik, pemerintah belum bisa memanfaatkan potensi kekayaan alam yang ada. Ke depan, pemerintah bisa membangun kilang minyak dan melakukan efisiensi pengolahan dan perdaganagn hasil bumi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
