Senin 30 Dec 2013 08:39 WIB

DPR Desak Bahrain Lindungi TKI

Rep: iNDA/ Red: A.Syalaby Ichsan
Wakil Ketua DPR, Sohibul Iman
Foto: Republika/Yasin Habibi
Wakil Ketua DPR, Sohibul Iman

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Mohamad Sohibul Iman mendorong Parlemen dan Pemerintah Bahrain untuk lebih memberi perlindungan terhadap pekerja sektor informal Indonesia di negara tersebut. 

Meski aspek perlindungan terhadap pekerja formal sudah demikian baiknya, namun khusus untuk pekerja informal masih banyak hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah Kerajaan Bahrain.

“Terutama bagi yang bekerja di sektor informal yang seringkali hak-haknya kurang mendapat perhatian. Jika memungkinkan, bisa didorong agar dibuat semacam UU untuk memperkuatnya” ujar Sohibul Iman saat menjelaskan hasil kunjungan muhibah Parlemen Indonesia ke Bahrain, akhir pekan ini.

Bagi Sohibul, perjuangan untuk melindungi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, harus dilakukan dengan dua sisi pendekatan. Pertama perbaikan kualitas ketenagakerjaan kita di dalam negeri dengan sangat selektif mengirimkan TKI. Kedua, mendorong pemerintah atau parlemen negara tujuan agar juga memberikan jaminan perlindungan hak-hak para pekerja asing di negaranya. 

Menurut Sohibul Iman, Parlemen Bahrain menyambut baik usulan pihaknya terkait pentingnya perlindungan tenaga kerja asing ini mengingat cukup banyak WNI yang sedang di Bahrain dan mayoritas bekerja di sektor informal.

Delegasi Parlemen Indonesia pun dipertemukan  dengan Menteri Tenaga Kerja Bahrain Jameel Humadan  untuk membahas lebih detail terkait masalah ketenagakerjaan ini. Dalam pembicaraan antara Parlemen Indonesia dan Menteri Tenaga Kerja Bahrain terjadi kesamaan pandangan pentingnya memperikuat perlindungan TKI ini baik dari sisi Indonesia maupun pemerintah Bahrain ke depannya. 

Sementara, menurut Dubes Indonesia untuk Kerajaan Bahrain Chilman Arisman, hingga saat ini pihaknya kesulitan mencatat secara pasti jumlah tenaga kerja Indonesia di sektor informal ini. Data yang dimiliki, kurang dari 10 persen saja dari 8.823 WNI di negara Teluk tersebut yang bekerja di sektor formal. "Sisanya, mayoritas bekerja di sektor informal seperti pembantu rumah tangga,’’ paparnya.

Kunjungan muhibah Parlemen Indonesia yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Mohamad Sohibul Iman pada 21-26 Desember tersebut mendapat respon yang sangat positif dari Ketua DPR Kerajaan Bahrain Khalifa Bin Ahmed Al Dhahrani.

“Ini kebahagiaan tersendiri bagi Parlemen Kerajaan Bahrain untuk menyambut kedatangan parlemen Indonesia. Semoga hubungan bilateral antar kedua negara semakin kuat dengan adanya kunjungan ini,” ujar Al Dhahrani. 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement