REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai sepanjang tahun 2013 kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia relatif teduh dan damai.
"Alhamdulillah, sepanjang tahun 2013 kita dianugerahi keteduhan dan kedamaian dalam bermasyarakat dan beragama," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di Jakarta, Ahad.
Meski demikian, PBNU menilai masih ada setumpuk persoalan yang tersisa pada 2013, yang diharapkan bisa diselesaikan pada 2014.
Dalam kehidupan beragama, misalnya, masih terjadi aksi radikalisme yang dipicu oleh kelompok kecil bermodal besar dengan memprogandakan kepentingannya tanpa mengindahkan adat dan tradisi yang berkembang di masyarakat sehingga mengakibatkan disharmoni.
"Agar radikalisme tidak terus berkembang, kami mengajak masyarakat untuk menjaga kerukunan dan harmoni dengan mengembangkan sikap moderat, toleransi, dan menjaga keseimbangan," kata Said Aqil.
Khusus isu agama, PBNU meminta agar di tahun 2014 Pemerintah bersama komponen masyarakat mulai menyusun kode etik penyiaran ajaran agama.
Di bidang perekonomian, PBNU menilai sikap tidak tegas Pemerintah telah mengakibatkan persoalan tersendiri.
"Fluktuasi rupiah, misalnya, sebenarnya bisa diatasi jika Pemerintah dan Bank Indonesia mengambil langkah tegas dan berani, tidak berkompromi serta bermain mata dengan para spekulan yang hanya mementingkan diri sendiri," kata Ketua PBNU Mohammad Maksum Mahfudz.
Sepanjang tahun 2013 Pemerintah juga dinilai kurang berani membangkitkan industri di sektor pertanian dan manufaktur yang sebenarnya mampu menyerap tenaga kerja yang besar. Orientasi kebijakan moneter juga lebih banyak menguras devisa negara.
"Tahun 2014 itu harus dibenahi, serta diimbangi dengan pengembangan sektor riil dan produktif," kata Maksum yang juga Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Di bidang politik, PBNU menilai sepanjang tahun 2013 telah terjadi proses pendangkalan atas konsep berbangsa dan bernegara, sehingga yang dirasakan masyarakat adalah sebuah dampak dari sistem bernegara yang liberal.
"Kondisi ini harus segera dibenahi, terlebih jelang dilangsungkannya Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden di tahun 2014 mendatang," kata Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Muhammad Sulton Fatoni.
PBNU mengajak para penyelenggara negara untuk menegaskan kembali falsafah, tujuan, dan fungsi negara, menegaskan kembali dasar dan ideologi negara, merumuskan kembali konsep pengelolaan kekayaan negara, merumuskan kembali pertahanan dan bela negara, serta merumuskan prinsip dan etika kepemimpinan.
Di bidang hukum, khususnya pemberantasan korupsi, PBNU menilai sudah berjalan dengan baik.
Meski demikian, PBNU mendorong aparat penegak hukum untuk bekerja sama dan melibatkan institusi pendidikan, lembaga keagamaan dan sosial, yang sudah ratusan tahun mengajarkan etika, moralitas, dan spiritualitas.
"Selain itu sistem pemerintahan dan rekrutmen aparat pemerintahan juga harus terus dilakukan pembenahan," kata Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) PBNU Andi Najmi Fuadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika