REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO -- Ratusan warga Kabupaten Gorontalo Utara, mendatangi gedung DPRD setempat, melakukan demo penolakkan hasil pengumuman Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) karena diduga ada kecurangan.
Koordinator lapangan (korlap) aksi damai tersebut, Rahmat Mokodongan, Jumat (27/12), mengatakan, mereka menuntut agar DPRD dan pemerintah daerah menolak hasil pengumuman itu. Pasalnya, telah beredar rekaman dari sejumlah peserta yang dimintai uang pelicin agar bisa diluluskan sebagai CPNS.
Ditambah lagi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat setempat yang tidak transparan dan enggan berkomunikasi dengan masyarakat terkait kejelasan proses penerimaan tersebut.
Selain menuntut pencopotan Ramli Polapa sebagai Kepala BKD dan Diklat, pendemo juga meminta DPRD mengusut oknum pelaku transaksi jual beli kursi CPNS.
"Tindakan tersebut sangat merugikan masyarakat lokal, apalagi hingga saat ini BKD dan Diklat belum mengumumkan secara terbuka daftar nama yang dinyatakan lulus," ujar Rahmat.
Bupati pun diminta tidak menunggu lama untuk menonaktifkan kepala BKD atas sikap dinginnya selama ini, sebab dinilai merugikan nama baik pemerintah daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
