REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -– Bencana tsunami yang terjadi di Aceh sudah genap memasuki masa 9 tahun sejak 26 Desember 2004. Seharusnya ada sistem pembangunan di daerah tersebut dapat mempertimbangkan aspek antisipasi bencana dan mengurangi resiko korban.
Anggota Komisi III DPR, daerah pemilihan (Dapil) Aceh, Nasir Djamil, mengatakan sejumlah upaya perbaikan memang sudah dilakukan. Namun, belum sepenuhnya mengarah pada aspek antisipasi bencana. Padahal, daerah tersebut tergolong kawasan rawan gempa dan tsunami.
“Dengan membuat konsep pembangunan yang mengarah pada antisipasi bencana dapat mengurangi resiko timbulnya korban saat musibah itu terjadi,” kata Nasir pada Republika saat dikonfirmasi, Kamis (26/12).
Nantinya, pembangunan tersebut dapat digabungkan dengan program kurikulum pendidikan agar masyarakat lebih siap hadapi bencana. Menurut dia, untuk mewujudkan hal ini, perlu ada kesadaran dari dua belah pihak yakni pemerintah daerah dan penduduk setempat.
Waktu sembilan tahun pascatsunami Aceh dinilai sudah cukup lama bila tidak melakukan pembenahan yang sejalan dengan kondisi alam. Masyarakat pun harus cukup kritis melihat hal tersebut sebagai kebutuhan mereka. “Kemudian mendorong pemerintah melakukan basis pembangunan ke arah sana,” ujarnya.
Lalu, sistem peringatan dini terhadap bencana, kata dia, juga belum sepenuhnya berfungsi. Pusat pengkajian bencana yang ada di Aceh juga tidak berjalan maksimal. Ke depan, hal ini yang seharusnya menjadi perhatian pemda setempat. “Padahal Aceh ini bisa dijadikan pusat studi tentang gempa,” kata Nasir.
Meski sudah tergolong pulih, namun menurut dia, banyak masyarakat Aceh yang belum sepenuhnya memiliki hidup layak seperti sebelum terjadinya musibah itu. “Sudah sembilan tahun, tapi memang belum semuanya selesai, kita juga tidak bisa menutup mata, banyak oknum yang menyiasati bencana untuk keuntungan pribadi mereka,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
