REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten yang tetap mempertahankan Ratu Atut Chosiyah sebagai gubernur dirasa tidak mengagetkan. Pengamat politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Gandung Ismanto mengatakan, keputusan yang diambil pimpinan DPRD Banten dalam rapat pimpinan (Rapim), Selasa (24/12), semakin menegaskan kuatnya pengaruh dinasti Atut di berbagai lini.
DPRD yang harusnya lebih representatif terhadap kepentingan masyarakat justru berlaku sebaliknya. “Faktanya mereka (DPRD Banten) lebih merepresentasikan kekuasaan,” ujar Gandung saat dihubungi Republika, Kamis (26/12). Keputusan pimpinan DPRD Banten, menurutnya, merupakan bentuk pengabaian dan kehendak yang diharapkan rakyat Banten.
Sebelumnya, pimpinan DPRD Banten mengadakan pertemuan untuk membahas posisi Atut sebagai gubernur. Pertemuan yang dilakukan oleh Ketua DPRD Aeng Haerudin beserta wakil ketua Suparman, Ei Nurul Khotimah, Asep Rakhmatulloh, dan Eli Mulyadi itu menyepakati untuk tetap mempertahankan kakak kandung Tubagus Chaeri Wardhana (Wawan) itu sebagai gubernur yang sah. Mereka beralasan, terkait pemerintahan Banten yang bersifat administratif seperti meminta tanda tangan, Atut masih bisa menjalankannya meski di dalam tahanan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
Advertisement
