REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Alokasi anggaran untuk infrastruktur pada mitra kerja Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terus mengalami peningkatan sejak 2005 silam. 

Berdasarkan data Kementerian PPN/Bappenas, alokasi infrastruktur per 2005 tercatat Rp 19,187 triliun, sedangkan per 2010 dan 2013, alokasinya masing-masing Rp 56,128 triliun dan Rp 114,655 triliun. 

"Kalau kita bandingkan bagaimana 2005 sampai 2013, pertumbuhan alokasi infrastruktur tumbuh pesat.  Terutama sekali dari 2005 ke 2010 sebesar 192,5 persen.  Kemudian 2010 ke 2013 80,4 persen persen.  Jadi, infrastruktur memang jadi perhatian KIB (Kabinet Indonesia Bersatu) I dan KIB II ini," ujar Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Dedy S. Priyatna dalam acara Kaleidoskop Pembangunan Infrastruktur 2013 di kantornya, Selasa (24/12).

Presentase anggaran infrastruktur dari total APBN pun terus mengalami peningkatan.  Jika pada tahun anggaran 2005, presentasenya 3,4 persen, maka dalam tahun anggaran 2010 meningkat menjadi 5,0 persen dan 2013 menjadi 7,4 persen. 

Pun dengan presentase anggaran infrastruktur dari PDB (produk domestik bruto).  Pada 2005, alokasinya 0,69 persen dari PDB, sedangkan 2010 dan 2013 masing-masing 0,87 persen dan 1,36 persen. 

"Kalau digabung dengan APBD, BUMN dan lain-lain, jumlahnya per hari ini sekitar 4,7 persen PDB," kata Dedy. 

Seperti diketahui, kebutuhan minimal investasi pada infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi adalah 5 persen dari PDB. 

Mitra kerja Kedeputian Bidang Sarana dan Prasaran Bappenas meliputi Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BLPS), Badan SAR Nasional (Basarnas), Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS), LPP TVRI dan LPP RRI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika