REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung mengakui kalau rilis hasil survei lembaganya dinilai masyarakat selalu telat. Namun, beberapa tahun terakhir rilis survei sudah mulai mendekati aktual.
"Kami mengakui kalau hasil survei BPS selalu tidak up to date. Sebetulnya, kami sudah melakukan reformasi dalam survei untuk segera dirilis," kata Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Lampung, Mukhamad Mukhanif, pada workshop wartawan unit BPS di Bandar Lampung, Selasa (24/12).
Menurut dia, keterlambatan rilis hasil survey BPS dalam berbagai bidang dikarenakan masalah pengumpulan dan pengolahan data yang sebarannya luas, sehingga membutuhkan waktu lama.
Saat ini, ia mengatakan ada beberapa item survei sampel BPS yang sudah bisa diketahui setiap bulannya, untuk digunakan stakeholder dalam perencanaan programnya.
BPS mengakui masih banyak yang meragukan hasil survei lembaganya, termasuk pemerintah daerah. "Memang dalam rapat kami sering 'ngotot-ngototan' dalam mempertahankan data," ujarnya.
Banyaknya lembaga pemerintah yang tidak menggunakan data BPS, ia mengemukakan karena ukuran yang dipakai lembaga pemerintah tersebut, sangat berbeda dengan standard survei BPS. "Jadi tidak akan ketemu angkanya," kata Mukhanif.
Menurut dia, banyak pemerintah daerah yang tidak menerima hasil survei BPS bila kondisi daerahnya ternyata negatif. "Hasil BPS ada yang setuju, kritik, bahkan tidak percaya. Namun BPS tetap independen tidak terkait politik atau kekuasaan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
