Mensos Ungkit Peran Daerah Dalam Masalah Sosial

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al Jufri meminta daerah proaktif dalam menangani masalah sosial. Pasalnya, upaya penanganan masalah sosial memerlukan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. "Seringkali terjadi kondisi tidak sehat dalam hubungan ini," ujar Salim, kepada wartawan dalam konferensi pers refleksi kegiatan 2013 dan ekpektasi 2014 di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) Jalan Salemba Raya, Jakarta, Selasa (24/12).

Misalnya dalam penanganan masalah sosial di Jakarta beberapa waktu lalu. Saat melakukan peninjauan kegiatan bedah rumah ke salah satu titik Jakarta tidak ada perwakilan dari pemerintah setempat. Padahal, koordinasi diperlukan untuk mempercepat penanganan masalah sosial. Selain bedah rumah, di Jakarta juga banyak masalah lainnya seperti keberadaan joki three in one dan anak jalanan.

Jika masalah ini diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat, kata Salim, maka ia mempertanyakan peran pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Terkadang, lanjut Salim, Kemensos disalahkan atas sejumlah permasalahan sosial di daerah.

Seharusnya, pemerintah di daerah baik bupati maupun gubernur mempunyai kewenangan untuk mengambil kebijakan penanganan. Misalnya menyalurkan beras sebanyak 100 ton yang disediakan pemerintah bila terjadi rawan pangan atau bencana. Oleh karena itu, lanjut Salim, diperlukan komitmen bersama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia. Hal ini ditunjukan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemda, dunia usaha, media, pegiat sosial, dunia pendidikan, dan masyarakat.