REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menilai penerapan kebijakan kawasan berpenumpang tiga orang (3-in-1) sudah tidak lagi efektif dalam mengatasi kemacetan di ibukota.
"Saat ini, kebijakan 3-in-1 sudah tidak efektif lagi untuk mengantisipasi kemacetan. Kita sudah lakukan survei kok. Makanya, saya pikir lebih baik kebijakan itu dihapus saja," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin.
Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, saat ini sudah waktunya menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan bermotor pribadi dengan sistem elektronik.
"Karena 3-in-1 itu sudah tidak efektif lagi, kita ingin mengganti kebijakan itu dengan segera menerapkan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP)," ujar Ahok.
Kepala Dinas Perhubungan DKI, Udar Pristono, juga menuturkan 3-in-1 tidak efektif lagi sehingga harus diganti dengan sistem ERP.
"Kita memang inginnya sistem ERP itu segera diberlakukan. Tetapi, kita masih belum menentukan kapan dan bagaimana sistem elektronik itu akan diterapkan," tutur Pristono.
Dia mengungkapkan salah satu kelemahan kebijakan 3-in-1, yakni masih mengandalkan orang atau lebih tepatnya mata petugas. Sedangkan, sistem ERP bekerja secara elektronik dan otomatis.
Jika ERP diberlakukan, sambung dia, maka penerapannya pertama kali akan dilakukan di kawasan pusat atau tengah Jakarta. Setelah itu, ERP baru diterapkan di wilayah lain.
"ERP ini harus diterapkan di tengah dulu karena transportasi umumnya sudah kuat dan armadanya banyak. Sedangkan, kalau di wilayah lain, di pinggir-pinggir, kita harus tunggu sampai transportasi umumnya kuat dulu," tambah dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika