REPUBLIKA.CO.ID, JOMBANG -- Jaringan komunitas pecinta Abdurrahman Wahid, 'Gusdurian' Jawa Timur memprotes sikap para politisi yang memanfaatkan nama mantan presiden keempat tersebut. Mereka menilai, langkah itu hanya praktik pencitraan saja.
"Kami meminta para calon legislatif mau pun partai mengedepankan prinsip etis dengan tidak sembarangan mencantumkan gambar/tulisan/video yang berkaitan dengan sosok Gus Dur," kata Koordinator Jaringan Gusdurian Jatim, Aan Anshori, di Jombang, Ahad (22/12).
Ia mengatakan, kondisi itu membuat resah keluarga serta para pecinta Gus Dur. Sebab penggunaan nama Gus Dur diindikasikan hanya sebagai pencitraan banyak partai politik untuk menarik simpatik publik.
Bahkan, para calon legislatif tersebut dikatakan tidak meminta izin kepada keluarga untuk memasang sosok Gus Dur.
Ia pun meminta kepada para caleg DPRD dan partai politik yang terlanjur memvisualisasikan hal-hal yang berkaitan dengan nama Gus Dur untuk kepentingan politik agar meminta izin kepada keluarga.
"Kami meminta agar segala praktik yang berkaitan dengan sosok Gus Dur sebagai alat peraga kampanye tanpa seizin keluarga Ciganjur agar menarik alat itu," katanya.
Ia juga mengingatkan semua pihak, segala ekspos sosok Gus Dur untuk tujuan politik tanpa izin dari keluarga Ciganjur dapat dianggap sebagai tindak pidana. Implikasnya dapat berujung ke tindakan hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut.