REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Pengamat sosial politik, khususnya organisasi kewanitaan di Kalimantan Selatan, Masyitah Umar berharap caleg perempuan, tidak sekedar pengisi daftar calon tetap (DCT) anggota legislatif.
Menurut mantan pembantu rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin itu, perempuan yang 'nyaleg' jangan pasrah dengan kudrat, tapi harus berjuang.
"Kalau memungkinkan, perjuangan sebagai caleg tersebut harus sama atau sejajar dengan laki-laki, walau terlahir sebagai perempuan," katanya, Kamis (18/12), menanggapi Hari Ibu ke-85 pada 22 Desember 2013.
Mantan ketua Korps HMI Wati (Kohati) Badan Koordinasi (Badko) Kalimantan itu, mengapresiasi atas kesediaan perempuan ikut mencaleg pada Pemilu 2014.
"Akan lebih baik lagi, ketika sudah menjadi anggota legislatif turut aktif mengeluarkan pendapat dan memperjuangkan pembangunan daerah dan masyarakat, terutama dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM) dari kaum hawa," tutur ibu empat anak ini.
"Guna pencitraan yang baik, anggota legislatif dari perempuan, jangan terkesan hanya sebagai simbol emansipasi wanita atau cuma mendapatkan status."
Berdasarkan data KPU Kalsel, caleg perempuan untuk DPRD provinsi setempat dari 12 parpol peserta Pemilu 2014, rata-rata berkisar antara 35-45 persen.
Sedangkan anggota DPRD Kalsel periode 2009 - 2014, dari 55 orang, cuma enam di antaranya perempuan atau sekitar 10 persen, selebihnya laki-laki.
Anggota DPRD Kalsel kaum perempuan hasil Pemilu 2009 itu, dari Partai Demokrat dua orang, kemudian Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Bulan Bintang masing-masing satu orang.
Pada Pemilu 2009, hampir semua parpol tidak memenuhi kouta minimal keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen untuk calon anggota DPRD Kalsel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika