REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR, Fahri Hamzah mengkritik lemahnya peran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam mengkoordinasikan lembaga yang terlibat penyelenggaraan pemilu.

Menurut Fahri peran kordinasi SBY yang lemah membuat lembaga-lembaga tersebut berjalan sendiri-sendiri dalam pengambilan kebijakan. "SBY seperti tidak terlibat dalam pemilu ini," kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (17/12).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut mengatakan, seorang kepala pemerintahan setingkat presiden harusnya mampu mengajak para pimpinan lembaga yang terkait dengan pemilu duduk bersama. Dengan begitu tiap-tiap lembaga memiliki identifikasi yang sama dalam melihat persoalan.

"Harusnya dia (SBY) mengajak duduk bersama Polri, mendagri, dan KPU. Titik rawannya harus diidentifikasi bersama," ujarnya.

Menurut Fahri, salah satu akibat dari lemahnya kordinasi SBY adalah kecurigaan terhadap anggaran pengamanan pemilu yang diajukan polri. Padahal, semestinya ada kordinasi yang jelas antara Polri dan KPU dalam mengidentifikasi masalah pemilu.  

"Dengan begitu angka yang keluar (Rp 3,5 triliun) yang keluar dari polri tidak mencurigakan. Jangan sampai anggaran yang ada di Polri juga ada di KPU," katanya.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Arif Wibowo mengatakan penetapan anggaran pengamanan pemilu untuk polri tidak bisa diputuskan Komisi III sendiri.

Menurut politisi PDI perjuangan ini Komisi III DPR harus membangun komunikasi dengan Komisi II selaku mitra kerja KPU. "Karena memang kami yang mengerti bagaimana penyelenggaraan pemilu itu," ujarnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika