REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Hidayat Nur Wahid menyarankan Ani Yudhoyono memberikan klarifikasi terkait isu penyadapan yang menyebutkan peran sentralnya dalam mengatur pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Ini sudah jadi masalah publik dan seharusnya pihak Ibu Ani atau Juru Bicara kepresidenan mengklarifikasi kepada publik dengan data yang mereka miliki," kata Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/12).

Langkah itu, ujarnya, agar tidak memunculkan berbagai hal yang tidak menguntungkan Ani Yudhoyono dan kedaulatan Indonesia.

Menurutnya, semakin cepat klarifikasi beserta data otentik dilakukan agar tidak menjadi kontra produktif dalam perkembangannya. "Semakin cepat diklarifikasi maka semakin baik. Agar tidak menjadi bola liar sehingga tidak menjadi kontra produktif," ujarnya.

Hidayat menilai, seharusnya peran ibu negara tidak seperti yang diungkapkan Wikileaks dalam mengintervensi kebijakan pemerintah. Karena, kepemimpinan dalam konteks kabinet dan kebijakan negara merupakan domain pejabat negara.

"Beliau (Ani) istri presiden dan dalam struktur kenegaraan tidak memiliki kewenangan itu (mengatur kebijakan kabinet)," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika