Senin 16 Dec 2013 13:26 WIB

Jokowi Selidiki Dugaan Kecurangan Pada Lelang Jabatan Kepala Sekolah

Joko Widodo (Jokowi)
Foto: Yasin Habibi/Republika
Joko Widodo (Jokowi)

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pihaknya akan menyelidiki dugaan kecurangan sistemik dalam test lelang Kepala Sekolah DKI Jakarta yang dilaporkan sejumlah organisasi guru.

Jokowi menanggapi laporan Federasi Serikat Guru Indonesia dan Forum Musyawarah Guru Jakarta yang mempersoalkan keabsahan tes lelang jabatan kepala sekolah.

"Kita lihat kemarin ada test lelang jabatan untuk Kepala Sekolah, ada informasi tidak baik makanya perlu saya cek lapangan," ujar Joko Widodo di Balai Kota, Jakarta, Senin.

Menurut dia, pihaknya belum dapat memastikan penundaan pengumuman hasil seleksi terbuka lelang jabatan kepala sekolah yang rencananya akan diumumkan pada hari ini."Yah lihat lapangannya dulu, saya baru dapat informasi, jangan-jangan keliru," kata dia.

Sebelumnya, Federasi Serikat guru Indonesia dan Forum Musyawarah Guru Jakarta mempersoalkan keabsahan tes lelang jabatan kepala sekolah yang saat ini sedang berlangsung di DKI Jakarta.

"Berdasarkan laporan dan bukti-bukti yang diterima oleh ketiga organisasi guru tersebut dari sejumlah guru peserta lelang jabatan kepsek, ada dugaan terjadi kecurangan sistemik yang melibatkan Musyawarah Kepala-kepala Sekolah (MKKS), Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)," ujar Sekjen FSGI Retno Listyarti di Jakarta, Senin.

Menurut dia, indikasi dugaan kecurangan sistemik di kemukakan oleh para pelapor bahwa telah terjadi pelatihan di LPMP dengan melibatkan oknum pejabat LPMP untuk membekali dan melatih soal terkait lelang jabatan kepada 180 kepala sekolah yang sedang menjabat.

"Diduga kuat, soal yang dilatihkan juga dibekali dengan jawaban yang benar dan diindikasi bahwa soal yang dilatih sama dengan soal yang diujikan saat tes berlangsung pada 13-14 desember 2013," ujar Retno.

Presidium FSGI, Guntur Ismail, mengatakan pelatihan tersebut diketahui oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan hanya melibatkan para kepala sekolah yang sedang menjabat.

Hal ini menunjukkan keberpihakan LPMP DKI Jakarta terhadap para kepala sekolah yang tergabung dalam wadah Musyawarah Kepala-kepala Sekolah (MKKS) DKI Jakarta.

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement