REPUBLIKA.CO.ID,GORONTALO--Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Pusat Statistik (BPS) segera membahas persiapan perencanaan sensus keagamaan, termasuk kesiapan pendanaan untuk kegiatan tersebut.
"Melalui sensus tersebut diharapkan dapat dipetakan rumah ibadah, jumlah penganutnya sehingga ke depan dapat pula diketahui peta kawasan berpotensi konflik bernuansa keagamaan," kata Sekjen Kemenag Bahrul Hayat dalam pesawat pada perjalanan Jakarta-Gorontalo, Sabtu.
Sebetulnya data dan peta dasar keagamaan sudah ada di kementerian itu. Hanya saja data yang dimiliki belum akurat. Karena itu, dengan melibatkan institusi yang sudah memiliki keahlian atau otoritas di bidang sensus, diharapkan akurasi data bisa dipertanggungjawabkan.
Data hasil sensus keagamaan tersebut sangat diharapkan bisa dapat dijadikan pijakan untuk penyusunan dan pengambil keputusan. Tanpa didukung data memadai, tentu kebijakan yang diambil pun tak akan memadai ketika diterapkan di lapangan.
"Data yang ada itu juga diharapkan dapat dijadikan rujukan sebagai pengambil kebijakan untuk memutus mata rantai sumber konflik bernuansa keagamaan," katanya.
Memasuki 2014, persiapan perencanaan sensus keagamaan itu sudah harus dibicarakan dengan BPS. Pihaknya akan melibatkan Badan Litbang Kemenag dan pemangku kepentingan lainnya, tentu persiapan memakan waktu lama, karena hal ini menyangkut pembiayaan yang cukup besar.
Dalam pelaksanaannya, BPS sesuai dengan otoritasnya yang dimiliki akan menggali informasi selengkap mungkin, sementara Kemenag juga akan menyiapkan instrumen lainnya.
Sebelumnya, Kepala Pusat Informasi dan Humas, Zubaidi, menyebutkan Kemenag membutuhkan sensus keagamaan secara periodik sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan juga bisa dijadikan bahan untuk penyusunan pengambilan kebijakan.
"Selama ini data bidang keagamaan objektivitasnya kerap menunai protes dari berbagai pihak karena dari sisi akurasi diragukan," kata Zubaidi saat memberi sambutan pada acara penyusunan draft awal 'grand design' Pusat Informasi dan Humas (Pinmas), di Jakarta, baru-baru ini.
Melalui sensus keagamaan, lanjut Zubaidi, arah kebijakan kementerian tersebut ke depan tentu memiliki akurasi yang makin mendekati sasaran. Melalui hasil sensus, kementerian tersebut hendak kemana dan akan berbuat apa, tentu tidak perlu ragu-ragu lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika