REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Pelaporan dan Analisa Keuangan (PPATK) sudah berencana menjalin kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, konsep kerja sama itu masih dalam tahap pembahasan. Intinya, akan ada pertukaran informasi antarkedua pihak. 

Ketua PPATK, Muhammad Yusuf berharap para penyelenggara pemilu dapat memberikan contoh untuk bisa memberikan identitas dan rekeningnya. "Membuka juga kepada PPATK rekening mereka," ujar dia, Kamis (12/12).

Yusuf mengatakan, semua langkah ini merupakan upaya pencegahan. Baik pelaporan rekening oleh peserta dan penyelenggara pemilu, juga pembatasan transaksi tunai. 

Ia mengatakan, pembatasan transaksi tunai juga akan memberikan manfaat yang besar. Dari sisi ekonomis, pembatasan itu di antaranya bisa menghemat pembelian bahan baku untuk mencetak uang, begitu pun dengan pencetakannya. 

Selain itu, pembatasan transaksi itu juga akan berdampak positif dari sisi keamanan dan bisa mencerdaskan masyarakat. Dengan adanya pembatasan transaksi uang tunai itu, diyakini angka kejahatan korupsi bisa ditekan. 

Bahkan, ia mengatakan, hingga mencapai 70 persen. Karena selama ini banyak modus kejahatan tersebut dengan pemberian secara tunai. Dengan angka korupsi menurun, tentu bisa memperbaiki citra Indonesia juga di mata internasional. "Jadi masyarakat jangan merasa khawatir," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika