REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat menilai usulan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar transaksi tunai jelang pemilu dibatasi harus direalisasikan. Karena pembatasan tersebut akan mengurangi potensi malapraktik dalam proses demokrasi, terutama korupsi.

"Bagus sekali usulan PPATK, kalau transaksi tunai dibatasi bagus sekali. Itu akan mengurangi potensi korupsi," kata Ketua DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsudin, di Jakarta, Kamis (12/12).

Menurut Didi, bukti empiris di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Eropa telah memperlihatkan. Bahwa pembatasan transaksi tunai selama pemilu mampu menekan politik uang dan kecenderungan korupsi. "Partai Demokrat sebenarnya sudah usulkan dari lama, sudah pernah disampaikan Pak Marzuki Alie juga. Jadi kami rasa usulan PPATK ini bagus dilaksanakan."

Anggota Komisi III DPR itu menambahkan, jika pembatasan transaksi tunai dilakukan harus disertai edukasi kepada masyarakat dan peserta pemilu teknis transaksi melalui rekening dilakukan.

Partai Demokrat, lanjutnya, telah mengantisipasi kepada semua caleg. Agar membuat laporan keuangan dan rekening khusus kampanye. Dengan begitu, setiap caleg harus mampu menjelaskan pemasukan dan pengeluarannya selama kampanye. Selain itu, melalui rekening khusus kampanye, transaksi yang dilakukan caleg juga terpantau oleh parpol.

Sebelumnya, Kepala PPATK, Muhammad Yusuf, meminta agar dilakukan pembatasan transaksi uang tunai sebelum penyelenggaraan Pemilu 2014. Transaksi di atas Rp 100 juta harus dilakukan melalui rekening yang diatur oleh Peraturan Bank Indonesia. Pembatasan tersebut untuk menghindari praktik korupsi politik yang biasa terjadi pada pemilu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika