REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Rembuk Nasional Tokoh Pendidikan Islam yang diselenggarakan Kementerian Agama di Bandung, Jawa Barat, menghasilkan putusan mendesak Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyediakan kredit ketahanan pendidikan dengan bunga murah bersubsidi maksimal empat persen.

"Sudah saatnya pemerintan bersama DPR menyediakan kredit berbunga rendah bagi kalangan pendidikan, yang akan digunakan untuk pembangunan infrastrktur pendidikan," tegas Ahmadie Thaha, Sekjen Persatuan Ummat Islam (PUI), Rabu malam (11/12). Tujuan utama kredit ini, menurut Ahmadie, untuk membantu kalangan pendidikan menyediakan infrastruktur yang memadai.

Rembug Nasional ini dihadiri tokoh dan pimpinan pondok pesantren, madrasah, akademisi dan ormas Islam. Kegiatan berakhir pada Rabu malam.

Selain mengusulkan adanya kredit pendidikan, para tokoh pendidikan Islam juga menyepakati pembentukan Asosiasi Madrasah Entreprenur Indonesia (Asmendo), pendirian Koperasi Induk/Sekunder Madrasah dan Pondok Pesantren, peningkatan entrepreneurship siswa, pemagangan kerja siswa, perluasan akses ke lembaga-lembaga penyedia dana, serta penguatan dan pemberdayaan koperasi, khususnya melalui pendirian BMT yang diniatkan untuk membantu kalangan yang terjerat rentenir.

Ahmadie menjelaskan, selama ini Pemerintah telah membantu para petani dan peternak dengan menyediakan KKPE (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi) berbunga rendah antara 4-6 persen. KKPE terbukti dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Ikuti Whatsapp Channel Republika