REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Laode Ida menduga masih ada beberapa permainan dalam pembentukan daerah otonomi baru (DOB) sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi perlu menelusuri pelaku pemekaran daerah tersebut.
"Apakah memang ada permainan? KPK perlu menelusuri juga dengan cara tertentu para pelaku pemekaran itu," kata Laode dalam diskusi mengenai pembangunan daerah otonomi baru di The Indonesian Institute Jakarta, Rabu.
Laode menilai masih terlihat di sejumlah daerah hasil pemekaran ada beberapa fenomena yang menunjukkan ketidakadilan bagi masyarakat di daerah hasil pemekaran tersebut jika dibandingkan dengan objektivitas di lapangan.
"Saya mendengar ada banyak uang untuk proses ini. Dari aparat itu untuk uang jalan, dari rakyat itu saweran masyarakatnya, dan dialirkan ke mana? Kita tidak tahu," kata dia.
Oleh sebab itu, Laode mengimbau para aktivis pemerhati daerah otonomi baru untuk dapat membantu dalam pemantauan pemekaran di daerah-daerah.
Lebih lanjut Laode juga mengatakan bahwa ada banyak sumber daya yang dibawa dari daerah pemerakan menuju ke pusat. Namun, tidak jelas untuk apa dan kepada siapa sumber daya tersebut ditujukan.
"Dari sinilah KPK perlu mengawasi para pengambil kebijakan terkait dengan pemekaran daerah ini," kata dia.
Namun, ketika disinggung mengenai laporan yang dia terima perihal penyelewengan sumber daya dan anggaran terkait dengan pemekaran, Laode enggan untuk memberi komentar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
