REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan pencegahan korupsi dalam birokrasi bisa dimulai dari pendekatan lewat sistem elektronik. Yaitu, sebagaimana telah terbukti berhasil diterapkan di Surabaya, Jawa Timur, melalui sistem e-procurement.
"Pencegahan korupsi dimulai dari sistem. Siapa pun kepala daerahnya bisa digunakan, karena sustainable (berkelanjutan). Sehingga kalau saya sudah tidak menjabat bisa terus digunakan," kata Risma di Jakarta, Senin (9/12).
Menurutnya, lewat sistem e-procurement, Surabaya berhasil melakukan penghematan anggaran hingga 20-25 persen.
Dari situ, Surabaya mampu memberikan subsidi secara cuma-cuma ke sekolah, memberikan makanan gratis kepada anak yatim, orang tidak mampu, dan para penderita cacat. "Kami memberi mereka makan gratis setiap hari, tiga kali sehari," ujar Risma.
Selain itu, lanjut Risma, Surabaya berhasil menjadi kota yang mandiri karena mampu melakukan pembangunan dengan biaya sendiri. "Semua kita bisa bayar dan bangun sendiri karena kita bisa efisien. Pendapatan juga lebih banyak karena sistem perizinan kita cepat sekali," jelas Risma.
Risma menuturkan, sistem e-procurement diterapkan dalam berbagai kepentingan. Seperti e-budgeting dan e-controlling. Tidak hanya dalam pengelolaan uang, tetapi juga sistem perizinan bahkan sampai penerimaan siswa baru di sekolah. "Semua bisa dipantau prosesnya dan birokrasi semakin ramping," katanya.
Hal yang paling penting dari penerapan sistem tersebut, jelas Risma, meminimalisasikan kontak langsung antara penyedia barang atau jasa dengan panitia pengadaan. Sehingga proses bisa lebih transparan, selain lebih hemat waktu dan biaya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika