REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR, Trimedya Panjaitan, siap memeriksa politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul atas kasus rasialisme. Trimedya mengatakan, BK hanya tinggal menunggu laporan masyarakat.

"Kalau ada laporan kita akan jalani," kata Trimedya kepada wartawan di bilangan Kuningan Jakarta, Senin (9/12). Politisi PDI Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, tanpa ada laporan masyarakat BK tidak bisa memeriksa Ruhut.

Hal ini karena, menurutnya, harus ada pihak yang merasa dirugikan atas kasus rasialisme yang dilakukan Ruhut. "Sepanjang tidak ada yang merasa dirugikan, penghinaan (BK) tidak bisa bergerak juga. Jadi baiknya melapor," ujar Trimedya.

Sejauh ini, Trimedya belum bisa memastikan sanksi apa yang patut diberikan kepada Ruhut. Namun dia menggambarkan sanksi dari BK bisa berupa peringatan lisan hingga pemecatan. "Sanksi itu ada ringan, lisan, dipecat," katanya.

Sebelumnya, pengamat politik Boni Hargens melaporkan Ruhut ke Polda Metro Jaya atas kasus rasialisme yang dilakukan Ruhut terhadapnya. Menurut Boni, Ruhut telah melontarkan kalimat bernada rasis kepadanya saat mereka melakukan acara bincang-bincang di salah satu stasiun televisi swasta.

Boni sendiri sedianya akan melaporkan kasus rasialisme yang dilakukan Ruhut ke BK DPR pada hari ini. "Kami akan mendatangi Badan Kehormatan DPR untuk melapor tindakan saudara Ruhut Sitompul. Terima kasih dan salam Indonesia Baru!" Tulis Boni dalam pesan singkat kepada wartawan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika