REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan agar ranah hukum dan ranah politik tidak dicampuradukkan. Hal tersebut disampaikan dalam puncak peringatan Hari Anti-Korupsi dan Hak Asasi Manusia (HAM) se-Dunia tahun 2013 di Istana Negara pada Senin (9/12).

“Ini kerap dirasakan masyarakat luas; sering dicampuradukannya wilayah penegakan hukum dan politik. Mari kita bebaskan keadaan seperti ini,” katanya.

Menurutnya, ranah penegakan hukum berkaitan dengan kebenaran dan keadilan. Bukti hukum yang dijadikan landasan untuk memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan politik cenderung tidak bebas kepentingan dan berkaitan dengan kekuasaan. Maka, sudah sepatutnya ranah hukum dan politik benar-benar dipisahkan.

“Berikan kepercayaan kepada penegak hukum tanpa gangguan politik apapun. Para penegak hukum juga harus mencegah untuk tidak masuk diskursus politik,” katanya. Presiden SBY pun mengingatkan agar kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penegak hukum lainnya tidak terganggu dengan pesta demokrasi yang akan berlangsung tahun depan.

Hukum, lanjutnya, tidak boleh terhenti melaksanakan tugasnya. Dengan begitu, diharapkan dalam pemilu 2014, hukum tetap berjalan dengan adil dan tidak mendapatkan intervensi politik apapun. “Jangan hukum ikut bermain dalam tahun politik ini, sehingga tidak ada kesan seolah-olah penegakan hukum bisa diatur sesuai pesanan pihak tertentu,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika