REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pihaknya terus memperbaiki sistem guna mencegah praktik korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
"Misalnya dengan berlakunya sistem online untuk pajak yang bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)," ujar Joko Widodo saat membuka dialog interaktif bertema Indonesia yang bersih, transparan, tanpa korupsi, di Taman Suropati, Menteng, Jakarta, Senin (9/12).
Pemprov DKI juga memperbaiki pelayanan di tingkat kelurahan maupun kecamatan hingga kotamadya. "Kita terus memperbaiki pelayanan dari tingkat bawah hingga atas. Itu yang kita terus bangun dan perbaiki," tuturnya.
Guna mendapatkan pemimpin yang mempunyai kompetensi dan integritas tinggi, Jokowi berkata, Pemprov DKI juga telah menerapkan sistem lelang jabatan. "Sistem lelang jabatan itu untuk posisi lurah, camat, kepala sekolah dan kepala puskesmas," kata Jokowi.
Namun, mantan wali kota Solo itu mengakui, hal tersebut belum menjamin100 persen praktik korupsi hilang di Pemprov DKI Jakarta. "Tapi saya yakin itu akan memperbaiki dan membuat perfoma atau kinerja Pemprov menjadi lebih baik lagi," tutur Jokowi.
Pembicara dalam dialog interaktif bertema Indonesia yang bersih, transparan, tanpa korupsi tersebut antara lain Ketua Dewan Pendidikan DKI Margani Mustar, Pengamat Pendidikan Darmaningtyas, Arief Rachman, dan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto.