REPUBLIKA.CO.ID, BANDARLAMPUNG -- Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung, Zulhelmi, mengatakan pelayanan publik yang buruk merupakan cikal bakal atau penyebab terjadinya praktik korupsi. "Korupsi itu berkaitan dengan sebab akibat, jadi dengan pelayan publik yang buruk akan berakibat munculnya tindakan korupsi," kata dia.

Menurutnya, peringatan Hari Anti Korupsi yang diperingati pada setiap 9 Desember harus menjadi momentum memperbaiki diri untuk mendukung upaya pemberantasan tindakan yang merugikan negara dan rakyat tersebut. "Pelayanan yang buruk biasanya berkaitan dengan waktu, biaya serta administrasi yang tidak transparan sehingga dapat mendorong munculnya korupsi," kata dia.

Berdasarkan hasil penelitian tingkat kepatuhan instansi pemerintah dalam menjalankan Undang Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik terdapat 20 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang diteliti, menunjukkan 16 SKPD masuk pada zona merah, tiga institusi zona kuning, dan hanya satu masuk dalam zona hijau.

Hasil tersebut tidak jauh berbeda dengan penelitian pelayanan publik pada SKPD di Pemkot Bandarlampung yang menunjukkan sebanyak 77 persen atau 20 instansi masuk zona merah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika