REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Depok, Muttaqin Syafi mengatakan, melarang polwan berjilbab secara politik merugikan.

"Dan, tidak ada alasan untuk melarang, toh di negara-negara sekuler juga dibolehkan polwan berjilbab,'' kata Muttaqin, Sabtu (7/12).

Pernyataan Muttaqin tersebut terkait kabar penundaan dan pelarangan polwan untuk berhijab. Kabar yang berhembus, penundaan itu karena Polri diintervensi pihak Istana, lantaran Ibu Negara Ani Yudhoyono tidak setuju.

Padahal, sebelumnya Kapolri Jenderal Polisi Sutarman membolehkan polwan berjilbab saat bertugas. Bahkan Kapolri akan menggeluarkan Peraturan Kapolri (Perkap) soal jilbab polwan.

"Saya sih belum dengar kabar tersebut dan tidak yakin kalau Ibu Negara Ani Yudhoyono melarang polwan berjilbab," tuturnya.

Muttaqin berkata, penundaan dari Polri bukan berarti pelarangan. "Artinya, karena belum dianggarankan Polri, maka polwan diperbolehkan berjilbab atas biaya sendiri asalkan warnanya bisa menyesuaikan dengan seragam yang ada,'' tutur calon legislatif (caleg) DPRD Kota Depok, daerah pemilihan Beji-Limo-Cinere ini.

Karenanya, masih kata Muttaqin, Fraksi PKS DPRD Kota Depok menyerahkan jilbab untuk para polwan di jajaran Maporres Kota Depok sebagai dukungan untuk para polwan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika