Sabtu 07 Dec 2013 14:46 WIB

DPR Akan 'Todong' Kapolri Soal Penundaan Jilbab Polwan

Rep: Riga Nurul Iman/ Red: Karta Raharja Ucu
Anggota Polisi Wanita saat mengikuti peragaan pakaian dinas untuk Polwan berjilbab di Lapangan Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat (25/11). ( Republika/Yasin Habibi)
Anggota Polisi Wanita saat mengikuti peragaan pakaian dinas untuk Polwan berjilbab di Lapangan Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat (25/11). ( Republika/Yasin Habibi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI, Syarifudin Suding akan mengklarifikasi siapa di balik penundaan jilbab Polwan. Upaya ini dilakukan pada saat pertemuan dengan Kapolri Jenderal Polisi Sutarman pada Senin (9/12) mendatang.

"Saya belum bisa menanggapi adanya isu intervensi dalam penundaan jilbab Polwan," ujar Syarifudin Suding, kepada ROL, Sabtu (7/12).

Namun, politikus Partai Hanura ini berkata, secara pribadi belum mendengar intervensi dalam penundaan jilbab polwan. Tetapi, klarifikasi tetap diperlukan agar jelas kepada masyarakat.

Sebelumnya, Wakapolri dan Kapolri sepakat menunda penggunaan jilbab bagi anggota polwan muslimah. Keduanya meminta seluruh elemen masyarakat dan polwan untuk bersabar hingga surat keputusan yang mengatur penggunaan jilbab diterbitkan.

Seberapa tertarik Kamu untuk membeli mobil listrik?

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement