REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Sutarman mengaku kepolisian membutuhkan anggaran operasional sekitar Rp 3,5 triliun untuk pengamanan Pemilihan Umum 2014 meski hingga saat ini belum juga dipenuhi oleh Kementerian Keuangan.
"Namun kita terus berkoordinasi, agar anggaran tersebut segera dipenuhi mengingat tahapan Pemilu telah berjalan, khususnya dalam penggunaan anggaran," kata Sutarman dalam upacara serah terima jabatan di Ruang Rapat Utama Mabes Polri, Jakarta, Jumat (6/12).
Oleh karena itu, ia mengingatkan seluruh pejabat satuan untuk benar-benar memanfaatkan anggaran yang ada sesuai kebutuhan. "Jangan sampai terjadi duplikasi apalagi penyimpangan yang mengarah kepada tindak pidana korupsi," ujarnya.
Lebih lanjut Sutarman berpesan kepada pejabat baru, khususnya Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran secara cermat, transparan dan akuntabel. "Optimalkan fungsi pengawasan secara internal. Jangan sampai terjadi korupsi yang akan merugikan organisasi dan negara yang kita cintai," katanya.
Tak sekedar untuk mencegah korupsi, pengawasan juga penting untuk meningkatkan kinerja institusi dan kepercayaan masyarakat. "Optimalkan fungsi pengawasan dan kerjasama dengan lembaga eksternal lainnya agar kinerja Polri semakin meningkat dan dipercaya oleh masyarakat," ujarnya.
Pengamanan Pemilu merupakan satu dari 12 program prioritas Polri yang diusung Kapolri Jenderal Sutarman. Menurut jenderal bintang empat itu, Pemilu dinilai sebagai agenda penting dan strategis karena berhubungan dengan regenerasi pemimpin bangsa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
