REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan Wakapolri Komjen Oegroseno terkait jilbab Polwan mendapat kecaman dari kalangan DPR. Kalangan legislatif meminta Wakapolri tidak bicara sembarangan terkait penggunaan jilbab Polwan.

Sebelumnya, Oegroseno menyatakan jika para polwan tetap bersikukuh ingin menggunakan jilbab maka mereka dapat meminta kepada atasannya agar sementara diperbantukan di bawah kendali operasi (BKO) Polda Aceh.

‘’Wakapolri harus belajar, jangan ngomongnya sembarangan,’’ ujar anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Fahri Hamzah, kepada wartawan di Gedung DPR, Jumat (6/12). Ia meminta Polri tidak dikeruhkan dengan hal-hal biasa yang dibuat menjadi sulit.

Menurut Fahri, bagaimana mau memberantas korupsi jika soal selembar kerudung saja sudah membuat kerepotan. Pemakaian jilbab ini seharusnya bisa segera dituntaskan oleh Polri karena merupakan hal yang biasa.

Fahri mengatakan, masalah jilbab polwan ini merupakan hal kecil dibanding dengan yang lainnya. Misalnya soal korupsi di lingkungan Polri dan pungutan uang di pinggir jalan.

‘’Orang pakai jilbab tidak menunggu anggaran,’’ ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD), Nurhayati Assegaf. Pasalnya, penggunaan jilbab bisa menggunakan anggaran pribadi.

Negara ini, kata Nurhayati, merupakan negara plural, dimana setiap umat beragama dapat menjalankan pedoman dan nilai-nilai sesuai agamanya termasuk dalam memakai jilbab. Oleh karenanya, Demokrat meminta penggunaan jilbab Polwan dilanjutkan dan tidak ditunda-tunda oleh Polri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika