REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Telegram Rahasia (TR) berisi kebijakan penundaan aturan berjilbab jangan sampai bermakna 'pelucutan' jilbab dikalangan polwan. Ini diungkap Ketua PBNU, Slamet Effendy Yusuf. "Ada kemungkinan soal ini," kata dia saat berbincang dengan ROL, Kamis (5/12).

Menurut Kiai Slamet, kalau kemungkinan itu benar maka ini merupakan dosa besar. Dari sisi Hak Asasi Manusia (HAM) saja, ini telah mencopot hak seseorang melaksanakan kepercayaan, dalam hal ini jilbab. "Hak semacam ini tidak boleh dibatasi," kata dia.

Itu sebabnya, kata Kiai Slamet, Polri perlu bersikap tegas dengan menyatakan mempersilahkan polwan berjilbab agar tetap memakai, dan bagi yang belum silahkan menunggu aturan yang jelas soal itu. "Jadi, jangan sampai bagi yang sudah pakai jilbab'dilucuti'," kata dia

Kiai Slamet mengatakan apa yang dahulu telah dilakukan pimpinan polri sebelumnya sudah bagus. Artinya tinggal menyesuaikan saja dengan perkembangan yang ada.  "Saya yakin, 100 persen, kalau ada 1.000 persen, saya yakin 1.000 persen maka para polwan tidak keberatan membeli jilbab. Lagian berapa sih harga jilbab," ucapnya.

Kalaupun yang dipertanyakan masalah keseragaman, maka perlu ada edaran penyesuaian. "Kan ini bisa diatur. Jadi, sekali lagi jangan dilucuti," ucapnya.

Sebelumnya, Wakapolri Komjen Oegroseno mengatakan, setiap polwan yang  memang berkehendak tulus berjilbab dapat melaksanakan keinginan tersebut dengan satu cara yakni minta dijadikan BKO.

Wakapolri menjelaskan, BKO merupakan mutasi sementara yang sifatnya membuat anggota alih tugas ke satuan lain. Bagi polwan yang hendak berjilbab, satuan reserse dan intel merupakan pilihan tepat. Sebab, menurut Wakapolri, di satuan ini polwan dapat mengenakan baju bebas termasuk menggunakan jilbab.

Ikuti Whatsapp Channel Republika