REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjenpol Ronny Franky Sompie, mengomentari polwan yang ingin berjilbab. Menurutnya, hal itu perlu dikembalikan kepada perjalanan awal menjadi personel Polri.
"Kalau kita mundur, ketika para polwan mendaftar anggota polri. Adakah polwan berjilbab berpakaian dinas. Kalau kita tanyakan, mengapa masih daftar sebagai Polri? Padahal ingin berjilbab," jelasnya saat berkunjung ke Republika, Kamis (5/12).
Menurutnya, harus ada penelusuran motif, apakah ini berkaitan dengan keinginan memaksa penggunaan jilbab. Atau mungkin juga ada alasan lain.
Sampai saat ini, menurutnya, baru Aceh yang menjadi wilayah polwan berjilbab. Polwan yang bertugas di sana diperbolehkan menggunakan jilbab sesuai dengan peraturan Kapolri.
Selain itu, boleh saja polwan berjilbab ketika tidak memakai pakaian dinas. Mereka tidak masalah ketika berpakaian selain dinas menggunakan jilbab. Bisa saja ini untuk penugasan khusus penyelidikan atau untuk penugasan intelijen.
Ronny kemudian mengajak memikirkan kepentingan institusi Polri yang jauh lebih besar. Bayangkan, jelasnya, jika dalam barisan personel Polri saat upacara semuanya memakai seragam yang sama.
Tapi kemudian ada satu atau dua yang berjilbab. Menurutnya, hal ini akan memunculkan ketidakseragaman. Karenanya, harus ada sikap bijak untuk mendahulukan kepentingan institusi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
